Foto/Net 

nusakini.com - Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah atas respons cepat yang dilakukan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Yaqut menyebut langkah pemerintah untuk membubarkan HTI merupakah hasil perjuangan dari berbagai pihak, termasuk GP Ansor. Organisasi itumendesak pemerintah untuk segera menindak tegas ormas-ormas yang memiliki keinginan untuk membubarkan negara dan Pancasila. 

"Kami dari GP Ansor berterima kasih kepada pemerintah atas respons cepatnya menangkap kegelisahan di masyarakat atas gerakan-gerakan kelompok yang ingin mengubah Pancasila dan NKRI," kata Yaqut , Senin (8/5/2017). 

Pembubaran HTI oleh pemerintah, lanjut Yaqut juga harus disertai oleh upaya pemerintah untuk mengantisipasi perpindahan massa dari HTI untuk tetap bisa menyalurkan pendapatnya atau tujuannya. 

• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres

"Yang lebih penting lagi setelah pembubaran ini ke mana orang-orang ini akan bergabung, menyalurkan, atau memperjuangkan tujuan dan agenda-agendanya," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah perlu secara tegas mengambil upaya hukum untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 

"Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," kata Wiranto, Senin (8/5/2017) di Kemekopolhukam, Jakarta. 

Sebagai badan hukum, HTI menurut Wiranto, tidak melaksanakan peran positif untuk memgambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. 

HTI, kata Wiranto juga terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila UUD 1945 seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. (b/mk)